JAKARTA. Pengusaha makanan dan minuman lokal berencana melobi Uni Eropa (UE) agar bersedia memperlonggar aturan atau standar ekspor mereka. Mereka tak ingin, kinerja ekspor mereka ke Eropa terganjal karena standar dan aturan dari UE. Kesempatan itu datang dalam pertemuan European-Indonesia Business Dialogue di Brussel, Belgia pada 1-2 Oktober mendatang.

Selama ini beberapa aturan UE dianggap memberatkan bagi pengusaha lokal, seperti persyaratan standar mutu, kesehatan dan perlindungan konsumen, serta persyaratan sosial dan lingkungan.
"Hal-hal ini yang sering diminta pembeli UE melalui pelabelan, kode etik produksi, dan sistem manajemen," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, pekan lalu.

Aturannya sudah lama

UE sendiri telah menerapkan aturan produk impor sejak 2000. Tujuannya untuk melindungi konsumen dan pasar dalam negeri di Eropa. Alhasil, banyak produk makanan olahan Indonesia yang ditolak masuk ke Eropa.

Pengusaha pun berharap UE membedakan aturan antara negara tropis dengan sub tropis. "Contohnya produk itu harus bersih dari lalat karena dianggap membawa penyakit. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, lalat sudah pasti ada. Beda dengan negara sub tropis," seruh Thomas.

Lantaran hambatan-hambatan itu, kinerja ekspor makanan dan minuman olahan Indonesia tidak bisa maksimal. Tahun 2009 saja, nilai ekspor makanan dan minuman diperkirakan hanya sebesar US$ 2,5 miliar, turun dari pencapaian tahun lalu yang sebesar US$ US$ 2,997 miliar.

Meski kinerja ekspor industri makanan dan minuman tahun ini berpotensi terganggu, namun Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian (Depperin) Benny Wachjudi meyakini secara total industri makanan dan minuman masih bisa tumbuh 7% hingga 8%.