JAKARTA. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat akan mengusulkan ke Menteri Perdagangan untuk membatasi ekspor minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) mulai 2015. ”Tahapannya untuk 2015 kita batasi dulu ekspor hanya 50% dari total produksi," kata Hidayat, (8/2).

Targetnya, pada 2010, ekspor CPO cuma 30% dari total perkiraan produksi tahun tersebut yang sekitar 40 juta ton. Nantinya, menurut Hidayat, produksi CPO akan diarahkan untuk diolah di dalam negeri menjadi produk turunan, sehingga bernilai tambah.

Setelah pembatasan ekspor CPO berjalan, kata Hidayat, pemerintah akan mengembangkan kluster industri turunan kelapa sawit di tiga wilayah, yakni di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Riau. ”Kluster ini akan dilaksanakan oleh masing-masing daerah,” jelas Hidayat.

Untuk merangsang industri hilir CPO, Hidayat mengaku akan membangun infrastruktur yang memadai di wilayah kluster tersebut. Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif kepada industri yang terlibat. ”Selain, itu akan ada kebijakan fiskal yang sekarang sedang dirumuskan di Kementerian Keuangan,” jelas Hidayat.

Usulan Menteri Perindustrian untuk membatasi ekspor CPO ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan Mari Elka Pengestu, yang berwenang memutuskan pembatasan ekspor. "Nanti dibahas dulu," kata Mari. Dia mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian soal rencana tersebut.

Rencana pembatasan ekspor itu mendapat tentangan dari pengusaha. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan meminta pemerintah tidak menetapkan pembatasan ekspor CPO tersebut. Ia menilai, penetapan ekspor dengan kuota itu tidak akan efektif karena bisa merugikan industri. "Industri hilir sebenarnya sudah berkembang, ditandai ekspor produk hilir meningkat," jelas Fadhil.

Fadhil bilang, pemerintah mestinya meningkatkan insentif bagi industri hilir agar bisa dan mampu bergerak lebih cepat untuk melakukan ekspansi. "Yang diperlukan adalah insentif untuk industri hilir agar bisa bergerak cepat bukan memberikan disinsentif terhadap industri CPO," jelasnya, kepada KONTAN.