JAKARTA. Kejaksaan Agung memastikan hari ini pihak penyidik kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari atas dugaan pengadaan lapangan terbang. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arminsyah, mengatakan, pihaknya hari ini melakukan pemeriksaan. "Beliau memenuhi panggilan penyidik," ujar Arminsyah kala ditemui di Gedung DPR di sela rapat dengan Komisi III, Senin (8/2).

Ratna Ani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadana lahan lapangan terbang (lapter) Banyuwangi yang merugikan keuangan negara Rp19,76 miliar. Kala itu, ia menjabat sebagai ketua pengadaan lahan dan dituduh terlibat dalam penggelembungan harga tanah. Kejaksaan memeriksa Ratna Ani setelah izin dari Presiden turun. Ia dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya penggelembungan harga tanah, karena menjadi ketua tim pembebasan lahan.

Ratna diduga melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31/1999 diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia diancam hukuman minimal empat tahun hingga paling lama 20 tahun penjara. Arminsyah bilang, pemeriksaan difokuskan apakah dimungkin akan ada sanksi baru dari perkara tersebut. Meski begitu, Arminsyah menegaskan, tidak ada penahanan bagi Ratna Ani meski statusnya tersangka. "Tetap pulang," katanya.

Kuasa hukum Bupati Ratna Ani Lestari, OC Kaligis mengatakan bahwa tindakan Kejaksaan yang memeriksa kliennya salah alamat. Pasalnya, kliennya hanya meneruskan kebijakan bupati sebelumnya. Bahwa kemudian ada perbedaan harga hingga tudingan mark up, tidak benar. Menurutnya harga tanah pada saat belum jadi bandara jelas berbeda dengan harga yang sudah menjadi bandara. Ia bilang posisi bupati hanya pada level manajemen bukan pengguna anggaran. "Harusnya bupati sebelumnya, dia cuma