KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, menyoroti salah satu aspek penting dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G.

Baca Juga: Pesangon pekerja terancam hilang, KSPI tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja