kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS876.000 -1,35%
  • RD.SAHAM -0.17%
  • RD.CAMPURAN -0.05%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.12%

Tag

Aliansi Pekerja Buruh Sumatera Utara Apbsu

Seorang buruh membawa poster Tolak Omnibus Law saat mengikuti aksi unjuk rasa di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Seorang buruh membawa poster Tolak Omnibus Law saat mengikuti aksi unjuk rasa di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI, menyoroti salah satu aspek penting dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya menghilangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, disebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disisipkan tujuh pasal yakni pasal 88A sampai 88G.

Baca Juga: Pesangon pekerja terancam hilang, KSPI tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]