kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS960.000 -0,10%
  • RD.SAHAM -0.05%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Tag

Demo Pilkada Bersih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah seruan penundaan dari berbagai elemen dan tokoh masyarakat, Pemerintah-DPR-KPU tetap bergeming untuk menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember 2020. Pilkada ini akan dilangsungkan di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta warga pemilih, dengan jadwal kampanye yang sudah dimulai pada 26 September 2020.

Dan, setiap kali ada proses pemilihan umum, entah itu di tingkat nasional ataupun daerah, kita selalu rajin berharap agar prosesnya berjalan jujur, adil dan akuntabel. Kita berdoa agar semua bersaing dengan sehat, dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan terang-benderang. Namun, seringkali harapan tinggal harapan, dan  kenyataan masih “jauh panggang dari api”. Kalau sudah terjadi hal-hal yang tak semestinya, satu jawaban saja sudah bisa menghadirkan sikap maklum dari banyak orang. Jawaban yang dimaksud itu berbunyi : “Ya, ongkos politik di Indonesia memang mahal!”.

Mahalnya ongkos politik pada akhirnya menyemarakkan praktek pemburuan rente. Banyak “bandar” yang siap menggelontorkan dana bagi para calon, dengan harapan akan mendapatkan rente pasca pilkada. Tak tanggung-tanggung, Menko Polhukam, Mahfud MD, bahkan mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Katanya lagi, setelah terpilih, para calon kepala daerah ini  akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang koruptif; yang menguntungkan para cukong tersebut. Korupsi kebijakan tersebut bisa berupa lisensi penguasaan hutan, tambang, dan sumber daya alam lainnya, yang acapkali jauh lebih berbahaya daripada korupsi uang.

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]