kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS977.000 -1,21%
  • RD.SAHAM -1.34%
  • RD.CAMPURAN -0.36%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.03%

Tag

JKN

JKN
Warga antre mengurus layanan kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/rwa.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Salah satu isi Instruksi Presiden ditujukan untuk Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri diperintahkan untuk menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah daerah (Pemda) mendaftarkan pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) menjadi peserta BPJS Kesehatan. Temuan Ombudsman, 1,6 juta pegawai pemerintah non-ASN belum mendapatkan jaminan perlindungan sosial yakni jaminan kesehatan nasional.

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]