kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS918.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.32%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.08%

Tag

judicial review

judicial review
Serikat pekerja juga menolak ikut dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja dengan pemerintah. ANTARA FOTO/Moch Asim/hp.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mayoritas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) di Indonesia akan mengajukan gugatan uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga menyatakan tidak akan ikut dalam pembahasan aturan turunan omnibus law bersama dengan pemerintah dan pengusaha.

 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mengajukan uji formil maupun uji materiil ke MK. Upaya itu merupakan penegasan bahwa KSPI menolak keberadaan UU Cipta Kerja. Terutama, klaster ketenagakerjaan yang tak sesuai dengan tuntutan pekerja selama ini.

Target gugatan uji materi yakni ketentuan di klaster ketenagakerjaan omnibus law. Sementara uji formil KSPI menyoal adanya cacat formil UU Cipta Kerja saat proses pembahasan dari naskah awal sampai dengan disahkan. "Beberapa cacat formil itu misal berkembangnya lima versi jumlah halaman dan dan dimajukannya sidang paripurna menjadi 5 Oktober dari sebelumnya diagendakan pada 8 Oktober dan tidak ada partisipasi publik," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (20/10). 

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]