KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyoroti kebijakan pemerintah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang cenderung inkosisten.

Grita Anindarini, Deputi Direktur ICEL mengatakan, agenda pemerintah dalam menangani karhutla melalui instruksi presiden (Inpres) tidak jelas pencapaiannya. Hal ini dibuktikan dari laporan yang tidak disampaikan ke publik.

ICEL mencatat, sejak tahun 2015 sudah ada Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan (Inpres 11/2015). Namun, hingga saat ini laporan pencapaian Inpres tersebut tidak dibuka ke publik.