KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah mengenai kebijakan stabilisasi dan pasokan minyak goreng yang sempat bikin heboh masyarakat.  

Rekomendasi tersebut  diberikan Ombudsman saat Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang Maladministrasi Dalam Penyediaan dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng, Selasa (13/9).

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, menyatakan Ombudsman memberikan  rekomendasi tujuh tindakan korektif pemerintah.