kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS960.000 -0,10%
  • RD.SAHAM -0.05%
  • RD.CAMPURAN -0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.02%

Tag

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Foto udara sejumlah tambak garam di Desa Sawojajar, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (28/8/2019). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.
Foto udara sejumlah tambak garam di Desa Sawojajar, Brebes, Jawa Tengah, Rabu (28/8/2019). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/wsj.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Sektor Kelautan dan Perikanan. Salah satu poin pengaturan di rancangan beleid ini adalah pengendalian impor garam sebagai salah satu cara mengembangkan industri garam dalam negeri.

Pemerintah akan mewajibkan importir garam untuk membeli garam produksi dalam negeri. Ketentuan tersebut akan memberikan perlindungan bagi petambak garam maupun industri pengolahan garam dalam negeri. "Penyerapan ini diwajibkan untuk seluruh importir yang mendapatkan rekomendasi impor," ujar Miftahul Huda, Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), saat dihubungi KONTAN, Rabu (2/12).

Berdasarkan draf Pelaksanaan UU Cipta Kerja di sektor Kelautan dan Perikanan yang diterima KONTAN, kewajiban ini diatur pada pasal 292 ayat (1). Importir wajib memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi petambak garam. Penyerapan yang diwajibkan minimal sejumlah volume garam yang direkomendasikan oleh Menteri KKP.

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]