KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dinilai harus belajar mengenali dan mengidentifikasi biaya ekosistem ojek online (ojol) pasca keputusan untuk kenaikan tarif ojol yang diumumkan September lalu.

Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan, pemerintah idealnya perlu membuat opsi lebih banyak dan rasional untuk terus mendukung ekosistem ojol yang dibangun oleh aplikator dengan mempelajari dan memahami business process dari aplikator lebih mendalam.

Baca Juga: Cair Oktober 2022, Siapa yang Berhak Menerima Dana BLT Ojol?