kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS928.000 -1,28%
  • RD.SAHAM -0.50%
  • RD.CAMPURAN -0.07%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Tag

Omnibus Law

Omnibus Law
Menteri Keuangan Sri Mulyani memimpin Konferensi Pers KSSK Kuartal II-2019, bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan Kepala LPS Halim Alamsyah. Persepsi ekonomi Indonesia membaik, KSSK: Stabilitas keuangan kuartal II-2019 terjaga

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Undang Undang Reformasi, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU RPPSK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Rencananya akan disusun dan akan diterbitkan menjadi Omnibus Law Sektor Keuangan. 

UU sapu jagat ini diharapkan memperkuat kewenangan lembaga sektor moneter dan keuangan, seperti BI Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS) menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun menilai,  peraturan perundang-undangan dan kelembagaan saat ini masih kuat mengatasi dampak pandemi Covid-19 pada sistem keuangan, termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). “Ini harus menjadi perhatian dalam pembahasan RUU RPPSK. Mengingat banyak masalah di sektor keuangan akibat pandemi bersifat temporer,” ujar Misbakhun, dalam penjelasan tertulis, Selasa (27/4)
 
Independensi regulator moneter dan keuangan perlu dipertahankan.  Misbakhun mengingatkan, ada potensi mengganggu independensi BI dan OJK. Dalam RUU RPPSK,  pemerintah melalui Menteri Keuangan berhak menetapkan keputusan dalam rapat KSSK, serta dapat menunjuk Dewan Pengawas OJK dan BI.   “Jika independensi ini tergores, kredibilitas pasar keuangan Indonesia di dalam dan di luar negeri akan terancam. Independensi kedua lembaga otoritas keuangan inilah yang menjadi kunci kepercayaan terhadap kebijakan moneter dan keuangan sebuah negara,” tegas Misbakhun.  

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]