kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS809.000 0,00%
  • RD.SAHAM -0.69%
  • RD.CAMPURAN -0.34%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Tag

Omnibus Law

Robert Endi Jaweng. Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). DOk. Pribadi
Robert Endi Jaweng. Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). DOk. Pribadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Jokowi menetapkan lima prioritas kerja untuk periode kedua pemerintahannya. Salah satunya adalah penyederhanaan regulasi yang diwujudkan dengan penerbitan Omnibus Law Rancangan Undang-UndangĀ  (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Sayang, niatan baik tersebut malah menjadi polemik saat naskah RUU tersebut terkuak. Mulai dari keberatan buruh terkait poin-poin yang lebih mementingkan pengusaha, adanya pasal yang memungkinkan peraturan pemerintah (PP) menggantikan UU, hingga soal perizinan usaha yang akan diambil alih pemerintah pusat.

Nah, terkait perizinan ini tentu mengundang perdebatan karena dianggap banyak pihak bertentangan dengan semangat reformasi dan otonomi daerah (otda).

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

Close [X]