KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk kebutuhan pokok dan berbagai jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak kembali mendapat masukan kritis dari publik. Salah satunya dari organisasi massa Islam besar Muhammadiyah.

Masukan kritis Muhammadiyah ini agar aturan baru tidak menjadi beban masyarakat khususnya pengenaan PPN atas jasa pendidikan dan kesehatan. Sebab beleid ini berpotensi menghambat tujuan negara yang tertuang di pasal 28C dan 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang mengaur tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan layanan kesehatan masyarakat.

Dalam Revisi Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah  tidak lagi membebaskan bahan pangan juga jasa pendidikan dan kesehatan dari pengenaan PPN.