KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah mendorong industri pariwisata bahari dengan memberikan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).  Ini berlaku untuk penyerahan oleh produsen atau impor yacht yang digunakan untuk bisnis wisata bahari.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Beleid ini berlaku mulai 26 Juli lalu.

PMK 96/2021 mengatur pengenaan PPnBM dikecualikan atas impor atau penyerahan yacht untuk usaha pariwisata. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri dari semua jenis, serta yacht untuk kepentingan negara atawa angkutan umum.