kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS913.000 0,55%
  • RD.SAHAM 0.55%
  • RD.CAMPURAN 0.20%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.01%

Tag

UMP

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibuslaw di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (9/3/2020). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc.
Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibuslaw di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (9/3/2020). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengungkapkan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja. Sikap itu tertuang dalam policy paper bertajuk "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja".

Tim penyusun policy paper tersebut terdiri dari Prof. Sigit Riyanto, Prof. Maria S.W Sumardjono, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, Prof. Sulistiowati, Prof. Ari Hernawan, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. Totok Dwi Diantoro, Dr. Mailinda Eka Yuniza, I Gusti Agung Made Wardana Ph.D, dan Nabiyla Risfa Izzati LL.M. Berdasarkan dokumen policy paper yang KONTAN peroleh, Jumat (13/3), tim FH UGM membahas 11 bidang yang dirumuskan dalam RUU Cipta Kerja.

Salah satu bidang yang dibahas adalah ketenagakerjaan. Berikut ini isi policy paper tim FH UGM yang mengkritisi rumusan pengaturan bidang ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]