kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS924.000 0,11%
  • RD.SAHAM -0.29%
  • RD.CAMPURAN -0.06%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.26%

Tag

UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja
Petugas teknisi XL Axiata memeriksa perangkat jaringan BTS 4G di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/6). ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar). Salah satu pasal di beleid tersebut  adalah pengaturan penyedia layanan over the top (OTT) baik itu asing maupun lokal. 

Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala memandang, aturan OTT tersebut relatif terlambat. “Banyak OTT yang sudah me nikmati keuntungan di Indonesia. Tapi menurut dia, terbitnya PP Postelsiar jauh lebih baik dari pada tidak ada sama sekali regulasi yang mengatur mengenai OTT asing,"ungkap Kamilov, yang juga mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tersebut, dalam keterangan tertulis, Senin (1/3).

Tantangan sekarang adalah aturan turunan PP Postelsiar itu harus sejalan dengan cita-cita UU Cipta Kerja. Yaitu meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Peraturan turunan adalah  Peraturan Menteri Kominfo mengenai detail pelaksanaan kerja sama penyelenggara OTT dengan penyelenggara telekomunikasi serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai pajak penghasilan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara OTT.

BERITA TERKAIT
Berita Lainnya

[X]